Soroti Rencana Konser Andrea Bocelli, Muhammadiyah dan MUI Tekankan Pentingnya Solidaritas Kemanusiaan

BATURMU.COM, JAKARTA — Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan sikap kritis terhadap rencana gelaran konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia pada akhir Oktober hingga awal November 2026. Penolakan dan sorotan ini mengemuka karena kegiatan seni tersebut dinilai berkaitan dengan isu kemanusiaan serta bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Ketua PP Muhammadiyah Syafiq A. Mughni menegaskan komitmen kuat organisasinya dalam mendukung kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Palestina. Menurutnya, segala bentuk pendudukan, kezaliman, serta perampasan hak kemanusiaan harus ditentang, termasuk propaganda yang berpotensi mendukung gerakan Zionisme melalui sektor seni, olahraga, maupun perdagangan.

Ia mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan tidak memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kegiatan yang dinilai dapat memperkuat propaganda tersebut.

“Jika sebuah konser itu dimaksudkan untuk menggalang dana dan apalagi jika dana itu digunakan untuk menjustifikasi, mendukung kezaliman dan penjajahan, maka itu juga sesuatu yang tidak mungkin kita benarkan,” ujar Syafiq dalam tayangan program Ruang Publik TVMu, Ahad (24/10).

Syafiq menambahkan bahwa memberikan pembelaan dan solidaritas terhadap rakyat Palestina merupakan bentuk tanggung jawab kemanusiaan yang selaras dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat diajak untuk terus mengawal keadilan dan perdamaian dunia.

Sikap MUI dan Penelusuran Rekam Jejak

Dalam diskusi yang sama, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menjelaskan bahwa sikap penolakan MUI berlandaskan pada hasil penelusuran rekam jejak sang musisi. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah keterlibatan Bocelli dalam acara yang diselenggarakan oleh Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada 2010 silam.

Sudarnoto mengklarifikasi bahwa pandangan MUI sama sekali tidak berkaitan dengan kualitas musik, lirik lagu, ataupun latar belakang agama sang penyanyi. Penilaian tersebut murni berdasar pada rekam jejak yang dianggap berseberangan dengan prinsip penolakan terhadap aksi penjajahan.

Sebagai langkah resmi, MUI telah mengirimkan surat pernyataan sikap beserta dokumen pendukung kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta tiga instansi pemerintah, yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Pihaknya berharap pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan demi pertimbangan ekonomi semata.

Diplomasi Budaya dan Tanggung Jawab Moral

Sementara itu, Ketua Lembaga Seni Budaya PP Muhammadiyah, Gunawan Budianto, mengingatkan bahwa bidang seni dan budaya kerap dimanfaatkan sebagai instrumen diplomasi atau soft power untuk kepentingan politik tertentu. Oleh sebab itu, ia mendorong masyarakat untuk meningkatkan literasi dalam membaca beragam bentuk diplomasi budaya internasional.

Dukungan atas sikap penolakan ini juga disampaikan oleh Ketua Bidang Advokasi Hikmah dan Kebijakan Publik PP Nasyiatul Aisyiyah (periode 2026–2030), Dwi Setyowati. Ia menekankan bahwa dalam menyikapi pertunjukan hiburan, empati terhadap para korban konflik—khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak di Palestina—harus diutamakan.

Dwi menegaskan bahwa kepedulian terhadap Palestina bukan berarti menolak perkembangan dunia seni atau sektor pariwisata nasional. Menurutnya, pemerintah tetap dapat mendatangkan musisi mancanegara lainnya dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan serta memberikan pendidikan sosial yang positif bagi generasi muda.