Sikapi Putusan MK, Haedar Nashir Dorong Elite Bangsa Jaga Kedewasaan Berdemokrasi

BATURMU.COM, SIDOARJO — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara bijaksana. Ia menekankan pentingnya mengedepankan kedewasaan, kepatuhan pada hukum, serta sikap moderat di tengah dinamika politik nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Haedar di sela-sela peresmian gedung baru SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman Sidoarjo (SD Mumtaz). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa Muhammadiyah selalu berpegang teguh pada prinsip falsafah negara serta aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Haedar menyampaikan bahwa keputusan lembaga peradilan, termasuk MK, sudah sepatutnya dihormati oleh semua pihak. Meski demikian, bagi elemen masyarakat yang merasa keberatan, jalur hukum resmi yang tersedia masih dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Bagi yang tidak puas, ya silakan tempuh proses hukum yang masih terbuka,” ujar Haedar.

Di sisi lain, Haedar mengingatkan pihak yang merasa puas dengan keputusan tersebut agar tidak menunjukkan sikap menang sendiri. Ia menilai persoalan yang melibatkan dimensi hukum dan politik kerap kali kompleks, sehingga membutuhkan kearifan dari seluruh pihak agar tidak memicu konflik berkepanjangan yang dapat menghambat agenda pembangunan nasional.

Menurut Haedar, Indonesia membutuhkan ketenangan agar energi bangsa tidak habis terserap oleh polemik yang berlarut-larut. Ia pun mengajak para elite politik dan seluruh warga negara untuk melakukan introspeksi mendalam terhadap perjalanan demokrasi dan penegakan hukum di tanah air.

“Mana yang salah, mana yang kurang, mana yang lemah, dan kenapa kita menjadi sering seperti ini, sampai segala sesuatu masuk ke ranah hukum, ke Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Haedar menekankan pentingnya menjadikan kejujuran sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap keberhasilan maupun tujuan politik, menurutnya, harus diraih melalui cara-cara yang jujur dan taat aturan, bukan dengan menghalalkan segala cara.

Ia berharap polemik serupa tidak terus berulang agar bangsa Indonesia dapat memusatkan perhatian pada berbagai persoalan mendasar lainnya. Bagi Haedar, penyelesaian masalah tidak cukup hanya berhenti pada putusan pengadilan, melainkan juga memerlukan evaluasi sistem hukum serta penguatan integritas para penyelenggara negara demi menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.