Haedar Nashir Dorong Pemerintah Evaluasi Kebijakan dan Perkuat Komunikasi Publik

BATURMU.COM, YOGYAKARTA — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan publik yang diambil tidak sekadar berorientasi pada pencapaian program. Lebih dari itu, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan kenyamanan secara psikologis bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Haedar saat memberikan keterangan kepada awak media usai menyampaikan amanat pada Resepsi Milad ke-35 Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta di Hall Walidah Dahlan, Rabu (14/10).

Haedar menanggapi hasil survei dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang mencatat bahwa sebanyak 75 persen responden masyarakat merasa stres akibat kebijakan pemerintah. Menurutnya, temuan tersebut hendaknya dijadikan masukan berharga bagi pemerintah untuk mengevaluasi sekaligus membenahi arah kebijakan agar semakin selaras dengan kepentingan publik.

“Kalau ada yang keliru, yang tidak tepat, ya diperbaiki. Tidak ada salahnya memperbaiki,” ujar Haedar.

Selain pentingnya evaluasi berkala terhadap regulasi, Haedar menekankan krusialnya keterbukaan dan transparansi dalam penyampaian komunikasi publik. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memaparkan secara menyeluruh alasan di balik penerbitan kebijakan, tujuan yang ingin dicapai, hingga target sasarannya.

Transparansi informasi ini dinilai sangat vital agar masyarakat memahami dasar dari setiap keputusan pemerintah. Dalam hal ini, pemanfaatan jejaring media sosial dan platform digital lainnya dapat dioptimalkan guna menjalin komunikasi yang lebih responsif dan efektif dengan warga.

“Sekarang kan lebih mudah, ada media sosial. Jadi saya yakin ini menjadi bagian penting dari kita, karena itu juga kan menyangkut kesehatan mental bangsa,” jelasnya.

Haedar menegaskan bahwa pembenahan regulasi dan penyampaian informasi publik harus berjalan beriringan. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan program terlaksana di lapangan, tetapi juga harus mencermati dampaknya terhadap stabilitas sosial dan kondisi psikologis masyarakat luas.

Melalui pendekatan tersebut, kebijakan publik diharapkan mampu menciptakan suasana sosial yang lebih kondusif sekaligus menjaga kesehatan mental seluruh warga negara.