PP Muhammadiyah dan KBRI Abu Dhabi Jajaki Rencana Pendirian Sekolah Indonesia di UEA

BATURMU.COM, JAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi untuk menjajaki peluang pendirian sekolah bagi warga negara Indonesia (WNI) yang bermukim di Uni Emirat Arab (UEA).

Gagasan tersebut dibahas dalam tatap muka antara jajaran PP Muhammadiyah dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk UEA, Judha Nugraha, di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (16/10). Diskusi ini berfokus pada penguatan hubungan antarmasyarakat (people-to-people) kedua negara melalui sektor pendidikan dan kebudayaan.

Dalam kesempatan itu, Judha Nugraha menyampaikan bahwa dorongan pendirian sekolah Indonesia datang langsung dari aspirasi masyarakat di UEA. Keberadaan lembaga pendidikan tersebut dinilai penting untuk memfasilitasi kebutuhan belajar anak-anak WNI sekaligus mempererat hubungan bilateral Indonesia dan UEA.

“Saat kami melakukan town hall meeting, masyarakat Indonesia di UEA menyampaikan kebutuhan adanya sekolah Indonesia, seiring semakin banyaknya jumlah WNI di UEA,” ujar Judha.

Ia mengungkapkan bahwa populasi WNI di UEA saat ini mencapai sekitar 91 ribu orang yang tersebar di tujuh wilayah emirat. Dengan jumlah yang cukup besar tersebut, dibutuhkan studi dan kajian komprehensif untuk menentukan lokasi yang strategis, sistem pembelajaran, serta kurikulum yang tepat.

Menanggapi inisiatif tersebut, Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief, menyambut baik peluang kerja sama ini. Ia menyatakan bahwa Muhammadiyah sangat terbuka untuk mengkaji lebih lanjut rencana tersebut dengan tetap mempertimbangkan tingkat kebutuhan warga dan kesiapan operasionalnya.

Meski demikian, Hilman mengingatkan pentingnya matrik perencanaan yang matang agar institusi pendidikan yang didirikan dapat beroperasi secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

“Jangan sampai sekolah hanya dibangun untuk kemudian kekurangan murid karena sasaran peserta didiknya terlalu terbatas,” tegas Hilman.

Hilman juga menyarankan agar perancangan sekolah di UEA mempelajari rekam jejak pengelolaan sekolah Indonesia di luar negeri yang sudah berjalan, seperti keberadaan sekolah Muhammadiyah di Australia. Pengalaman tersebut dapat menjadi acuan mutlak dalam menetapkan standar mutu pendidikan, kualifikasi tenaga pendidik, hingga manajemen tata kelola sekolah.

Sebagai tahap awal, Muhammadiyah dan KBRI Abu Dhabi akan merumuskan konsep dasar yang disesuaikan dengan kebutuhan riil WNI serta regulasi pendidikan setempat. Kajian lanjutan akan terus dimatangkan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan dan skema kerja sama ke depan.