Melalui Women Empowerment Camp, PP IPM Dorong Kesadaran Hak dan Perlindungan Perempuan Bagi Pelajar

BATURMU.COM, BANTEN — Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) melalui Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) menggelar kegiatan Women Empowerment Camp (WEC) di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten pada Jumat (6/11). Agenda ini diikuti oleh 35 peserta terbaik yang merupakan utusan dari berbagai daerah.
Mengusung tema Phenomenon of Children Having Children and the Tradition of Female Genital Mutilation, forum ini sejalan dengan fokus Bidang PUG PP IPM untuk memperluas edukasi pencegahan pelukaan dan pemotongan genital perempuan (P2GP) serta menekan angka pernikahan dini di kalangan remaja.
Ketua Umum PP IPM, Dany Rahmat Muharram, menegaskan bahwa pengarusutamaan gender bagi IPM bukanlah sekadar wacana atau pelengkap slogan, melainkan sebuah ikhtiar ideologis untuk menghapus segala bentuk ketidakadilan terhadap perempuan.
“Kami memandang pengarusutamaan gender bukan hanya slogan, namun sebuah langkah ideologis dalam meruntuhkan segala bentuk penindasan, marjinalisasi, dan pembatasan potensi berdasarkan gender,” ujar Dany.
Dany juga mengajak para kader perempuan (Ipmawati) untuk aktif bergerak secara kolektif serta meruntuhkan stereotipe gender. Menurutnya, perempuan memiliki hak yang sama untuk tampil dan memimpin di ruang publik, bukan sekadar menjadi simbol formalitas dalam organisasi.
Sementara itu, Ketua Bidang PUG PP IPM sekaligus Project Manager Voice, Fajry Annur, menyampaikan bahwa kegiatan WEC yang berlangsung pada 6–8 November ini dikemas dalam bentuk inkubasi yang mencakup pendalaman materi, diskusi interaktif, hingga perumusan rekomendasi. Ia menekankan bahwa acara ini bukan ajang seremonial semata, melainkan langkah sistematis untuk mencetak agen perubahan di daerah.
Fajry menambahkan bahwa isu-isu sensitif seperti perkawinan anak dan P2GP membutuhkan konsistensi, keberanian mengedukasi publik, serta kolaborasi dari berbagai pihak.
“Masa depan anak tidak boleh ditentukan oleh perkawinan yang terlalu dini. Tubuh anak perempuan harus dihormati dan dilindungi, serta suara mereka wajib didengar dalam setiap keputusan yang menyangkut hidupnya,” tegas Fajry.
Dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan ini juga datang dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Banten. Sekretaris Umum PWM Banten, Zakaria Syafei, menilai inisiatif PP IPM ini sangat krusial dan selaras dengan ajaran Islam yang memuliakan hak-hak perempuan.
Zakaria membandingkan kondisi perempuan pada masa jahiliyah yang tertindas dengan tuntutan era modern, di mana perempuan mendorong diri untuk berdaya dan berani mengambil peran kepemimpinan. Ia juga menyoroti pentingnya mengubah pola pikir sebagian masyarakat, seperti di Kota Serang, yang kerap mengesampingkan pendidikan formal demi fokus mencari uang.
Di sisi lain, Ketua Umum Pimpinan Wilayah (PW) IPM Banten selaku tuan rumah, Nur Ida Ersafabanyo, mengungkapkan bahwa forum WEC menyoroti isu yang sangat relevan dengan dinamika sosial di Banten, khususnya di wilayah Lebak dan Pandeglang yang masih dihadapkan pada masalah sunat perempuan dan tingginya angka pernikahan dini.
Melalui ruang diskusi ini, Nur Ida berharap kepemimpinan generasi muda dapat terus dibina dan pemahaman terkait kesehatan reproduksi makin meluas, sehingga mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.
