Hilman Latief Dorong MPM PP Muhammadiyah Naik Kelas Hingga Level Internasional

BATURMU.COM, YOGYAKARTA — Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hilman Latief, memberikan arahan strategis dalam Konsolidasi Nasional Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah yang digelar di Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia mendorong MPM untuk meningkatkan taraf kiprahnya agar tidak hanya berdampak di tingkat nasional, tetapi juga merambah ke ranah internasional.

Hilman menekankan bahwa MPM perlu memperkuat posisinya secara global melalui tiga catatan khusus yang harus dikaji secara mendalam oleh seluruh jajaran pengurus dan pegiat majelis.

Catatan pertama berfokus pada pentingnya memperkuat landasan filosofis pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, MPM harus mampu merumuskan konsep pemberdayaan secara jelas, terukur, dan memiliki pijakan edukatif yang kuat.

"Perlu diperkuat landasan filosofis. Majelis Pemberdayaan Masyarakat itu bagaimana sebetulnya filosofinya? Dalam hal ini kita perlu definisi yang clear, clean, and precise. What does empowerment mean?, apa yang kita maksudkan sebagai pemberdayaan?" ujar Hilman.

Selain landasan filosofis, catatan kedua menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola administrasi dan sistem pelaporan (reporting). Hilman menilai aksi nyata yang telah dilakukan MPM di lapangan sudah sangat luar biasa. Namun, kerja keras tersebut harus diimbangi dengan kerja cerdas (smart work) yang memanfaatkan teknologi digital, mengoptimalkan potensi SDM muda, serta memiliki peta jalan (roadmap) organisasi yang terarah.

"Kita sudah kerja keras luar biasa di lapangan. Gerakannya sudah ada, tapi saya ingin mengajak pegiat MPM ini untuk masuk ke level lebih atas. To calculate, to count, to examine the impact!" tegasnya.

Adapun catatan ketiga menyangkut pengukuran dampak sosial. Hilman mendorong MPM untuk mulai menerapkan perhitungan Social Return on Investment (SROI) serta mengintegrasikan program-programnya dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Langkah-langkah sistematis ini dinilai penting agar kontribusi MPM mendapatkan pengakuan resmi dari berbagai lembaga bereputasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Jadi kalau misalnya disiapkan betul nanti di muktamar ataupun sebelum muktamar, kita bisa ajukan MPM kepada lembaga-lembaga nasional ataupun internasional, pemerintah maupun sektor swasta untuk bisa mendapatkan pengakuan. Tapi sebelum ke situ, laporan dan dokumennya harus clear," pungkasnya.