LP2 PP Muhammadiyah Gelar Pelatihan Akreditasi Pesantren Demi Tingkatkan Mutu Pendidikan
BATURMU.COM, TANGERANG — Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat (LP2 PP) Muhammadiyah bekerja sama dengan LabMu menyelenggarakan Pelatihan Akreditasi Pesantren Muhammadiyah 2026 di Tangerang. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat hingga Ahad (30/10–1/11/2026) ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pendidikan di lingkungan pesantren Muhammadiyah.
Pelatihan tersebut diikuti oleh 36 peserta yang terdiri dari Unit Penjaminan Mutu, asesor internal dan eksternal, pengurus LP2 PP Muhammadiyah, panitia, serta tim instruktur. Selama tiga hari, para peserta dibekali berbagai materi mendasar, mulai dari kebijakan akreditasi, alur pelaksanaan, penguasaan instrumen penilaian, hingga pengoperasian Aplikasi Akreditasi PesantrenMu sebagai wadah integrasi data visitasi.
Ketua LP2 PP Muhammadiyah, Maskuri, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan untuk memastikan lembaga pendidikan Muhammadiyah memiliki standar pengelolaan yang baik. Ia menekankan bahwa proses akreditasi bukan sekadar gugur kewajiban secara administratif.
“Pelatihan akreditasi ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan wujud nyata dari upaya LP2 PP Muhammadiyah dalam menjaga standardisasi dan kualitas tata kelola pesantren di lingkungan Muhammadiyah,” ujar Maskuri.
Ia berharap keberadaan tim penjamin mutu yang kompeten mampu mendorong setiap pesantren untuk melahirkan kader persyarikatan, umat, dan bangsa yang unggul serta memiliki daya saing tinggi.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Penjaminan Mutu Pesantren Muhammadiyah yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Toni Toharudin, menjelaskan pentingnya evaluasi yang konsisten dalam dunia pendidikan.
Toni menilai bahwa akreditasi berbasis digital memudahkan pengelola pesantren dalam memetakan potensi unggul sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan.
“Akreditasi adalah instrumen krusial dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Melalui skema penilaian yang terstruktur dan terintegrasi secara digital, kita dapat memetakan keunggulan sekaligus area yang perlu dievaluasi oleh setiap pesantren,” jelas Toni.
Lebih lanjut, Toni mengimbau agar seluruh Pesantren Muhammadiyah terus beradaptasi dengan tuntutan zaman dan standar pendidikan nasional tanpa meninggalkan akar nilai-nilai keislaman dan kepesantrenan.
“Pesantren Muhammadiyah harus terus beradaptasi, memenuhi standar pendidikan nasional yang holistik, dan berdaya saing global tanpa kehilangan akar nilai-nilai kepesantrenannya,” tegasnya.
Sebagai agenda lanjutan setelah pelatihan, tim penjaminan mutu dijadwalkan melakukan visitasi akreditasi ke sembilan pesantren yang tersebar di lima provinsi, yaitu Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Kegiatan visitasi lapangan ini akan berlangsung pada 2 hingga 9 November 2026.
Melalui program pelatihan dan pemantauan langsung ini, LP2 PP Muhammadiyah optimistis dapat membangun sistem penjaminan mutu yang terukur, terarah, dan berkelanjutan, sekaligus semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan pesantren Muhammadiyah di tanah air.