Dorong Ekonomi Umat, Muhammadiyah Kembangkan Konsep Masjid Ramah Musafir

BATURMU.COM, YOGYAKARTA — Masjid kini tidak lagi sekadar difungsikan sebagai tempat ibadah ritual semata. Melalui inovasi layanan yang ramah bagi para musafir, masjid berpotensi menjadi simpul utama pergerakan ekonomi umat, mulai dari penyediaan akomodasi, pusat kuliner halal, hingga pengembangan badan usaha milik masjid.

Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi panel bertajuk "Masjid Ramah Musafir" pada ajang Silaturahmi Nasional (Silatnas) Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Muhammadiyah di Dormitory Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahad (25/10).

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid (LPCR-PM) PP Muhammadiyah Muhammad Jamaluddin Ahmad, Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah Syauqi Soeratno, Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur drh. Zainul Muttaqin, serta perwakilan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Arif Sulfiantono.

Dalam pemaparannya, Jamaluddin Ahmad menjelaskan bahwa LPCR-PM berfokus merintis masjid-masjid percontohan dan unggulan. Guna mendukung program tersebut, pihaknya telah meluncurkan Sistem Informasi Masjid Muhammadiyah (SIMASMU) untuk membangun basis data pendataan masjid yang komprehensif.

Dari sekitar 4.600 masjid yang berhasil terdata, rata-rata jumlah jamaah baru mencapai 30 orang pada setiap waktu salat fardu. Data tersebut menjadi landasan krusial dalam merancang program pembinaan yang tepat sasaran.

"Kalau kita bekerja tanpa data biasanya masalah," tegas Jamaluddin.

Ia mencontohkan keberhasilan Masjid Baitul Mukhlisin di Ponorogo, Jawa Timur, sebuah masjid tingkat ranting yang berhasil menyabet predikat juara satu tingkat nasional. Masjid ini mampu mengalokasikan dana bantuan untuk 13 RT di wilayahnya masing-masing sebesar Rp11 juta, yang terdiri dari Rp1 juta untuk operasional ketua RT dan Rp10 juta untuk program menggerakkan warga salat berjamaah.

Masjid tersebut juga mengelola Badan Usaha Milik Masjid (BUMM), seperti jasa penatu (laundry), minimarket Suryamart yang menghasilkan keuntungan bersih Rp20 juta hingga Rp25 juta per bulan, serta rumah makan yang mampu melayani 500 hingga 1.000 porsi dalam sekali penyajian.

LPCR-PM saat ini juga tengah menyiapkan jejaring masjid ramah musafir, termasuk fasilitas penginapan berkapasitas 100 tempat tidur untuk rombongan. Sementara itu, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Gunungkidul sedang membangun masjid ramah musafir di perlintasan jalan nasional dan jalur wisata, yang ditargetkan selesai pada Januari mendatang.

Dari sudut pandang praktisi dan regulasi daerah, Arif Sulfiantono memaparkan standar pelayanan minimum bagi masjid ramah musafir. Fasilitas tersebut mencakup akses internet gratis, minuman cuma-cuma, steker listrik, layanan ramah disabilitas, imam hafiz Al-Qur'an, hingga pilihan kuliner halal.

Mengutip riset sektor pariwisata 2025, Arif menyebutkan porsi pengeluaran terbesar wisatawan terserap pada sektor akomodasi serta makanan dan minuman.

"Ini sebagai peluang untuk mengembangkan masjid sebagai bisnis wisata," ujar Arif.

Sebagai bukti nyata, ia merujuk pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta yang mengelola penginapan masjid sebanyak 11 kamar dengan tingkat hunian (*occupancy rate*) mendekati 100 persen. Sepanjang Januari hingga September tahun ini, masjid tersebut telah menerima 228 rombongan kunjungan, dominan dari lembaga pendidikan dan pengurus takmir masjid dari berbagai daerah.

Sementara itu, Syauqi Soeratno menilai dokumen Rencana Induk Pariwisata Nasional dan Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional memberi ruang strategis bagi Muhammadiyah untuk berkontribusi. Muhammadiyah memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam menjalankan unit usaha berbadan hukum perseroan terbatas, melanjutkan spirit kewirausahaan pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan.

"Bangunlah entrepreneurship itu dari dalam diri," tutur Syauqi.

Syauqi mengingatkan para pengelola masjid untuk menentukan orientasi pengembangan, apakah masjid dirancang sebagai tempat singgah (*transit*) atau sebagai destinasi, karena masing-masing membutuhkan strategi pengelolaan yang berbeda. Ia juga mengusulkan pembentukan 12 titik pusat pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata Muhammadiyah di seluruh Indonesia secara berjamaah.

Menambahkan hal tersebut, drh. Zainul Muttaqin menggarisbawahi bahwa kunci utama pengelolaan layanan masjid terletak pada upaya memanusiakan manusia. Ia mengimbau para pengelola untuk memanfaatkan media sosial dalam membagikan praktik baik (*best practices*), seperti yang dilakukan salah satu masjid percontohan nasional yang berhasil meningkatkan pengikut TikTok dari 19 ribu menjadi 40 ribu.

Mengakhiri diskusi, Jamaluddin kembali menegaskan tiga prinsip utama gerakan pembinaan masjid yang diusung oleh LPCR-PM PP Muhammadiyah.

"Masjid makmur memakmurkan, dari masjid kita bangkit, apa pun masalahnya masjid solusinya," pungkasnya.