Busyro Muqoddas: Keadilan Sosial Harus Diwujudkan Melalui Kebijakan Konkret

BATURMU.COM, KENDARI — Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menegaskan bahwa perwujudan keadilan sosial di Indonesia membutuhkan komitmen nyata. Nilai-nilai profetik, kebangsaan, demokrasi, hukum, hingga kemanusiaan harus diaktualisasikan secara riil dalam kehidupan bernegara, bukan sekadar menjadi wacana normatif.

Pernyataan tersebut disampaikan Busyro saat mengisi Seminar Nasional dan Pembukaan Sekolah Agraria Regional Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali. Acara yang digagas oleh Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah ini berlangsung pada Kamis (8/10) di Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam pandangannya, penerapan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan harus berjalan seiring dengan penguatan demokrasi serta supremasi hukum. Ketika merumuskan dan menjalankan kebijakan publik—khususnya yang berkaitan dengan tata kelola agraria serta sumber daya negara—pemerintah harus menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai salah satu landasan utamanya.

“Penting bagi Muhammadiyah, pemerintah, DPRD, dan aparat penegak hukum untuk proaktif mengaktualisasikan dan mengimplementasikan secara konkret nilai-nilai profetik, kebangsaan, demokrasi-hukum, dan kemanusiaan, termasuk Pasal 33 UUD 1945,” ujar Busyro.

Busyro menilai langkah ini menjadi kian mendesak di tengah kompleksnya persoalan sosial dan ketatanegaraan saat ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan semangat, komitmen tinggi, serta pendekatan keilmuan yang profesional guna mendorong hadirnya tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government).

Ia juga menggarisbawahi bahwa perwujudan keadilan sosial di sektor politik, ekonomi, hukum, hingga pertahanan dan keamanan memerlukan kejelasan paradigma kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan publik tidak boleh berjalan sendiri-selendiri, melainkan harus dibarengi dengan sinergi yang kokoh antara negara dan masyarakat.

“Perwujudan keadilan sosial membutuhkan kepastian dan kejelasan paradigma serta konsep kebijakan politik pusat dan daerah. Yang tidak kalah penting adalah membangun sinergitas berkualitas antara negara bersama rakyat melalui organisasi kemasyarakatan, kampus, dan NGO,” tegasnya.

Di akhir pemaparannya, Busyro menegaskan peran dan tanggung jawab moral Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa. Kontribusi tersebut terus dihadirkan melalui penguatan keilmuan, pengabdian, dan keberpihakan pada kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan kebangsaan.

Prinsip “memberi lebih terhormat daripada menerima” menjadi pesan penutup yang disampaikan Busyro. Nilai ini selaras dengan ajaran Islam untuk senantiasa menjadi pribadi yang paling bermanfaat bagi sesama. Berlandaskan semangat tersebut, Muhammadiyah berkomitmen untuk terus hadir dan berkontribusi aktif dalam membangun tata kehidupan bernegara yang adil, beradab, serta berorientasi pada kemaslahatan bersama.