Sistem Kepemimpinan Muhammadiyah Rasional dan Demokratis, Bukan Berdasarkan Garis Keturunan

BATURMU.COM, JAKARTA — Muhammadiyah menegaskan bahwa proses pemilihan pimpinan dalam organisasinya dibangun atas dasar rasionalitas dan musyawarah, bukan berdasarkan garis keturunan maupun petunjuk gaib. Asas ini terus dipegang teguh sebagai bentuk konsistensi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern.

Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, M. Izzul Muslimin, menyampaikan bahwa mekanisme kepemimpinan yang rasional telah diterapkan sejak awal berdiri. Dalam acara Ruang Publik TVMU di Jakarta, Sabtu (3/9), ia mencontohkan proses pergantian kepemimpinan setelah masa pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan.

Kala itu, tampuk kepemimpinan tidak diwariskan kepada keturunan Kiai Dahlan, melainkan diserahkan kepada Kiai Ibrahim. Pemilihan tersebut didasarkan pada kapasitas Kiai Ibrahim sebagai seorang ulama besar alumni Makkah.

“Mencari pemimpin yang memang dianggap memiliki kapasitas yang tepat untuk memimpin Muhammadiyah dan itulah yang ditunjuk siapapun yang bersangkutan tidak mengenal keturunannya siapa begitu,” ujar Izzul.

Izzul menambahkan, seluruh Ketua PP Muhammadiyah pasca-Kiai Dahlan tidak memiliki ikatan darah satu sama lain. Selain itu, kepemimpinan Muhammadiyah juga bersifat inklusif tanpa membatasi latar belakang daerah. Kendati lahir di Jawa, Muhammadiyah tercatat pernah dipimpin oleh tokoh yang berasal dari luar Jawa, seperti Sumatra.

Prinsip ini menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak mengenal sistem kasta atau keutamaan bagi mereka yang memiliki status "darah biru". Pola pikir rasional ini terus dijaga dan diterapkan hingga sekarang.

Di samping aspek rasionalitas, proses pemilihan di seluruh jenjang kepemimpinan Muhammadiyah—mulai dari tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, hingga Ranting—selalu mengedepankan musyawarah. Langkah ini efektif menghindari persaingan langsung secara head to head yang berpotensi memicu konfrontasi.

“Ini saya kira yang menyebabkan akhirnya Muhammadiyah dalam proses pemilihan pimpinan itu relatif tidak memunculkan gejolak, dinamika tetap ada. Saya kira ini penting juga, kita juga tidak ingin terus enggak ada yang berminat,” ungkap Izzul.

Menurutnya, mekanisme pemilihan pimpinan melalui musyawarah mufakat yang dijalankan Muhammadiyah telah memenuhi kriteria sebagai proses organisasi yang objektif dan demokratis.