Muhadjir Effendy Minta LPHU Muhammadiyah Optimalkan Potensi Ekonomi Haji dan Umrah

BATURMU.COM, JAKARTA — Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, mendorong Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) PP Muhammadiyah untuk tidak hanya berfokus pada pelayanan ibadah, tetapi juga membangun visi ekonomi dalam ekosistem haji dan umrah.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat menjadi pembicara dalam materi bertajuk “Membangun Ekosistem Haji Berkemajuan” pada Rakernas III dan Mudzakarah Nasional Perhajian III LPHU PP Muhammadiyah di Hotel Gren Alia Tugu Tani, Jakarta Pusat, Jumat (23/10).

Dalam pemaparannya, Muhadjir menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, dengan perputaran dana mencapai Rp60 hingga Rp70 triliun pada setiap musimnya. Potensi besar ini perlu digarap agar Muhammadiyah tidak sekadar menjadi pembimbing ibadah, tetapi juga tampil sebagai pelaku ekonomi aktif.

Menurutnya, orientasi ekonomi dalam pelayanan haji dan umrah sangat sejalan dengan pilar ekonomi Persyarikatan serta memiliki landasan sejarah sejak masa awal berdirinya Muhammadiyah. Ia meneladani kiprah Raden Dhuri Dahlan, putra KH. Ahmad Dahlan, yang merupakan seorang saudagar dan turut menopang pendanaan organisasi.

“Kalau bapak-bapak sekarang ngelola haji sama sekali tidak punya visi dagang, itu berarti tidak mewarisi visi Kiai Dahlan,” ujar Muhadjir.

Ia menekankan bahwa pengelolaan ibadah haji dan umrah idealnya mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang bermanfaat bagi keberlanjutan organisasi.

“Jadi jangan hanya mengusahakan jamaah mabrur saja. Kalau bapak tidak dapat untung di lembaga itu… ah itu berarti enggak berkemajuan,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Muhadjir menyarankan LPHU membentuk divisi bisnis terpisah. Divisi ini akan memfokuskan diri pada pemetaan dan pemanfaatan peluang usaha di sepanjang rantai pasok perhajian, seperti katering, penyediaan bahan makanan, kain ihram, perlengkapan tidur, hingga akomodasi.

Muhadjir juga menyayangkan ketergantungan penyelenggaraan haji pada produk-produk impor, padahal produsen dalam negeri memiliki kapasitas untuk memenuhinya.

“Coba kalau itu semua kebutuhan kain untuk ihram, untuk tempat-tempat kasur, bantal, seprai, itu semua dari Indonesia tidak dari Cina,” jelasnya.

Oleh karena itu, keberadaan divisi khusus dianggap penting agar fungsi bimbingan ibadah tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan peluang bisnis yang ada.

“Kalau perlu bentuk tim divisi khusus untuk bisnis. Jadi untuk yang bimbingan haji oke, tapi bentuk divisi ini yang nanti mencari peluang-peluang bisnis di sana,” tegas Muhadjir.

Melalui gelaran Rakernas dan Mudzakarah Nasional Perhajian III ini, LPHU PP Muhammadiyah diharapkan dapat memperkuat kualitas bimbingan ibadah sekaligus mendorong kemandirian ekonomi Persyarikatan secara profesional.