Jawab Tantangan Kemanusiaan, Muhammadiyah Bakal Rumuskan Fikih Lansia dan Kedaulatan Pangan
BATURMU.COM, YOGYAKARTA — Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih XXXIII Muhammadiyah bakal menyoroti dua isu krusial kemanusiaan, yakni perlindungan kelompok lanjut usia (lansia) dan penegakan kedaulatan pangan. Kedua tema utama tersebut mencerminkan komitmen Muhammadiyah dalam menjawab persoalan mendasar di masyarakat, mulai dari penghormatan terhadap kelompok rentan hingga ikhtiar membangun kemandirian pangan bangsa.
Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ustadi Hamsah, menyampaikan bahwa pengembangan fikih secara dinamis sangat diperlukan agar ajaran Islam dapat terus memberikan panduan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Hal itu ia sampaikan dalam program Lensamu Podcast pada Senin (2/11), menyongsong gelaran Munas Tarjih XXXIII yang dijadwalkan berlangsung di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada 5–7 November 2026.
Ustadi menjelaskan, penyusunan Fikih Lansia dilatarbelakangi oleh realitas sosial yang kerap menempatkan warga senior sebagai beban dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal, Islam mengusung prinsip karāmatul insāniyah, yakni penghormatan terhadap kemuliaan manusia yang harus dijaga dalam setiap fase kehidupan.
"Lansia itu tetap manusia yang penuh kemuliaan. Maka harus ada pemuliaan," tegas Ustadi.
Melalui rumusan Fikih Lansia, Majelis Tarjih berikhtiar menyusun panduan teologis yang terstruktur mengenai kedudukan lansia dalam Islam, bentuk pemuliaan, sistem pelayanan, hingga tata cara berinteraksi secara sosial dengan kelompok lanjut usia.
Langkah ini sekaligus memperkuat berbagai program pemberdayaan lansia yang selama ini telah berjalan di lingkungan Muhammadiyah dan 'Aisyiyah, seperti pusat-pusat kegiatan warga senior dan program Senior School. Fikih ini diharapkan menjadi kerangka nilai yang memberikan kepastian hukum keagamaan sekaligus panduan praktis di lapangan.
Selain isu lansia, agenda Munas Tarjih XXXIII juga akan merumuskan Fikih Kedaulatan Pangan. Ustadi mengungkapkan bahwa pembahasan ini menggabungkan pesan Al-Qur'an dengan tantangan riil yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka.
Ia mencontohkan petunjuk Al-Qur'an melalui kisah Nabi Yusuf yang melakukan perencanaan pangan secara matang untuk menghadapi ancaman krisis atau masa paceklik. Kisah ini memberikan pelajaran berharga bahwa strategi dan ketercukupan pangan masa depan harus disiapkan sejak jauh hari.
Di sisi lain, tata kelola pangan saat ini berhadapan dengan berbagai dinamika kompleks, mulai dari perubahan iklim, kelancaran distribusi, hingga ketersediaan benih dan pupuk. Oleh sebab itu, umat Islam membutuhkan perspektif keagamaan yang kuat untuk mendorong terwujudnya kedaulatan pangan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Ustadi turut membedakan antara kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Kemandirian lebih menekankan pada kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri, sementara kedaulatan mencakup kewenangan penuh dalam mengelola dan menentukan seluruh proses produksi secara independen.
"Kalau berdaulat itu berarti kita sudah bisa apa-apa sendiri. Masalah benih, pupuk, semuanya harus kita susun," jelasnya.
Guna merumuskan Fikih Kedaulatan Pangan, Majelis Tarjih mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yakni bayani (berdasarkan dalil teks keagamaan), burhani (pendekatan ilmu pengetahuan dan fakta empiris), serta irfani (pendekatan kepekaan nurani dan kebebasan spiritual). Sinergi ketiga pendekatan ini diharapkan dapat melahirkan cara pandang baru yang mendorong partisipasi aktif umat dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
Secara praktis, gerakan pangan di Muhammadiyah telah dimotori oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) melalui Jaringan Tani Muhammadiyah, yang mengelola sektor pertanian, peternakan, hingga hortikultura. Usaha ini memerlukan kolaborasi lintas majelis, di mana Majelis Tarjih menyusun landasan filosofis-keagamaan, sedangkan MPM menjalankan aksi nyata di lapangan.
"Fikih kedaulatan pangan itu penting kita munculkan dalam rangka bagaimana perspektif Islam dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia," ujar Ustadi.
Ia menambahkan, Muhammadiyah senantiasa mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat luas, dengan tetap memberikan masukan serta kritik yang konstruktif terhadap kebijakan yang perlu dibenahi.