Tanah Wakaf Muhammadiyah Didorong Menjadi Hutan Produktif, Lestari, dan Berbasis Pemberdayaan Perempuan

BATURMU.COM, SURABAYA — Wakil Ketua Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) PP ‘Aisyiyah, Hening Parlan, mendorong optimalisasi tanah wakaf Muhammadiyah agar dikembangkan menjadi hutan wakaf produktif yang melibatkan peran aktif perempuan.
Gagasan tersebut dihadirkan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.
Hal itu disampaikan Hening saat mengisi acara Gerakan Subuh Mengaji pada Kamis (01/10). Dalam kesempatan tersebut, ia memperkenalkan konsep "Siti Kanaya"—sebuah gagasan pengelolaan hutan wakaf berbasis masyarakat yang dikembangkan bersama Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN).
Hening menjelaskan bahwa Siti Kanaya merupakan akronim dari Sinergi, Inovasi, Transformasi, dan Inklusi untuk Masyarakat Sejahtera. Konsep ini mengusung motto "Perempuan Berdaya, Hutan Lestari, dan Masyarakat Sejahtera".
Menurutnya, keberadaan hutan tidak sekadar berhenti pada aktivitas penanaman pohon semata, melainkan harus menghadirkan manfaat konkret secara ekologis, sosial, maupun ekonomi.
“Hutan dibangun bukan hanya menjadi pohon dan bukan hanya untuk oksigen, tetapi bagaimana masyarakat lebih sejahtera, hutannya tetap lestari, dan perempuannya menjadi lebih berdaya,” ujar Hening.
Ia menekankan bahwa Hutan Wakaf Perempuan dirancang untuk mengukuhkan kepemimpinan perempuan dalam tata kelola wakaf, keadilan ekologis, dan ketahanan komunitas. Sebab, perempuan memiliki potensi besar dalam merawat dan mengelola ekosistem secara berkelanjutan.
Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan diyakini mampu membuka ruang-ruang ekonomi baru. Selain menjaga ketersediaan air dan oksigen, kawasan hutan dapat dimanfaatkan melalui pengelolaan hasil hutan non-kayu serta beragam kegiatan produktif lainnya.
Oleh karena itu, Hening mendorong agar aset-aset tanah wakaf yang selama ini belum terkelola secara optimal dapat segera ditransformasikan menjadi ruang hijau yang bernilai tambah.
“Kalau ibu-ibu ‘Aisyiyah atau kaum perempuan yang mengurus, maka dia akan menjadi potensi ekonomi,” tuturnya.
Di samping itu, Hening menyoroti pentingnya aksi nyata untuk menyelamatkan hutan Indonesia dari berbagai tekanan pembalakan dan kerusakan. Ia mengingatkan kembali gerakan menanam pohon yang pernah digaungkan di lingkungan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, yaitu imbauan agar setiap individu menanam sedikitnya 25 pohon sepanjang hidupnya.
Namun, ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan gerakan ini bukan dilihat dari seberapa banyak bibit yang ditanam, melainkan seberapa banyak pohon yang tumbuh subur dan bertahan hidup.
“Menanamnya bukan menanam ditinggal, Bapak dan Ibu, tapi menanam dengan sistem pola asuh. Jadi tahu bahwa itu ditanam. Yang diukur bukan jumlah yang ditanam, tapi jumlah yang hidup,” jelas Hening.
Peran perempuan dipandang sangat krusial karena mereka tidak hanya hadir saat penanaman, tetapi juga konsisten dalam perawatan, pengelolaan harian, hingga pengembangan potensi ekonomi kawasan.
Memaksimalkan Potensi Aset Wakaf Muhammadiyah
Lebih lanjut, Hening memaparkan bahwa persyarikatan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah memiliki begitu banyak aset tanah wakaf. Sebagian besar memang telah dimanfaatkan untuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah, namun tidak sedikit pula lahan yang masih pasif.
Kondisi ini menjadi peluang besar untuk merealisasikan Hutan Wakaf melalui tata kelola kelembagaan yang transparan, profesional, serta membagi fungsi lahan secara seimbang antara aspek sosial, ekologi, dan ekonomi.
Beberapa model percontohan telah berjalan di lingkungan Muhammadiyah. Di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), misalnya, lahan seluas 3.000 meter persegi dikembangkan menjadi kawasan terpadu konservasi dan pendidikan yang berfungsi sebagai laboratorium hijau, ruang terbuka, dan destinasi wisata edukasi.
Inisiatif serupa juga dilakukan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Belik di Kabupaten Pemalang melalui pengembangan hutan wakaf berbasis agroforestri dan ekowisata. Sementara itu, PCM Kalibawang di Wonosobo tengah mempersiapkan calon lokasi hutan wakaf seluas 5.690 meter persegi.
Pengalaman ini menepis anggapan bahwa pembangunan hutan wakaf harus selalu berawal dari lahan yang sangat luas.
“Kalau nunggu punya hektare-hektare mungkin susah atau nunggu yang berhektare-hektare mungkin harus jauh. Tapi yang dekat mari kita kerjakan dulu,” imbuhnya.
Hutan Wakaf sebagai Ruang Edukasi, Konservasi, dan Ekowisata
Dalam skema Siti Kanaya, kawasan hutan wakaf dibagi ke dalam beberapa zonasi sesuai fungsinya, seperti zona inti untuk perlindungan, area restorasi, persemaian bibit, lahan agroforestri, ruang belajar alam, hingga area pengamatan keanekaragaman hayati seperti burung dan kupu-kupu.
Selain itu, hutan wakaf juga menyediakan jalur rekreasi alam yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai kawasan penyembuhan diri atau healing forest.
Hening menambahkan bahwa pengelolaan hutan wakaf tidak boleh eksklusif atau terisolasi. Pengelola harus membangun konektivitas dan kerja sama harmonis dengan desa-desa di sekitar kawasan.
“Jadi yang dibikin itu bukan hanya satu di lokasi wakafnya kita, tetapi juga mencakup dengan lokasi sekelilingnya,” terang Hening.
Untuk menunjang keberlanjutan program, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fokus utama. Di Jawa Timur, rangkaian pelatihan manajemen administrasi, keuangan, dan tata kelola hutan telah diberikan kepada para pengelola.
Kawasan tersebut nantinya diproyeksikan sebagai pusat pembelajaran dan eduwisata bagi para pelajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah maupun ‘Aisyiyah untuk melakukan praktik lapangan dan studi lingkungan.
Saat ini, program di Jawa Timur telah memasuki tahap pelatihan, sedangkan di Jawa Barat masih berada pada fase asesmen dan pemetaan potensi lokasi.
Hening berharap Siti Kanaya dapat berkembang menjadi gerakan masif di seluruh tingkatan warga Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, dengan mengusung tiga pijakan utama: memberi dampak ekonomi, menjaga proteksi ekologi, serta meningkatkan kapasitas pengelolaan masyarakat.
“Moga-moga menjadi niatan yang baik, kemudian dilakukan dengan baik dan punya hasil yang baik. Satu hal yang sangat penting adalah bisa menghasilkan ekonomi, tapi juga kita memproteksi ekologi dan kita punya kapasitas tentang bagaimana mengelola hutan,” pungkasnya.
