Sampaikan Enam Pesan Kebangsaan, PP Muhammadiyah Soroti Persatuan dan Etika Berpolitik

BATURMU.COM, YOGYAKARTA — Menjelang gelaran Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan enam pesan kebangsaan penting. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Aula Kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, pada Senin (9/11).

Agenda menjelang perhelatan besar yang mengusung tema "Bersama Satukan Bangsa" pada 13–15 November mendatang ini dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti, serta Ketua PP Muhammadiyah dr. Agus Taufiqurrahman dan Agung Danarto.

Dalam rilis resminya, Muhammadiyah memaparkan enam poin utama pesan kebangsaan:

Pertama, Muhammadiyah menegaskan bahwa kebersamaan dan persatuan merupakan modal sejarah serta kebudayaan bangsa yang berakar kuat dalam tradisi gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila. Meskipun iklim demokrasi menjamin kebebasan berpolitik, ambisi politik yang berlebihan dan tidak terkelola dengan baik dikhawatirkan dapat memicu ketegangan sosial yang mengancam integrasi bangsa.

Kedua, untuk mengatasi potensi gesekan kepentingan antarindividu, kelompok, maupun lembaga, diperlukan keteraturan sosial yang kokoh. Hal ini hanya bisa dicapai melalui penegakan hukum yang adil, jujur, objektif, dan transparan, disertai penguatan etika sosial di tengah masyarakat dan kalangan elite.

Ketiga, Muhammadiyah menyoroti maraknya dampak negatif media sosial, seperti penyebaran hoaks, narasi kebencian, dan provokasi yang berisiko memicu konflik. Masyarakat diimbau bermedia sosial secara bertanggung jawab dan berakhlak mulia agar ruang digital menjadi wahana kebajikan yang produktif.

Keempat, Muhammadiyah menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan konstitusi dan sistem hukum demi mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur melalui pencapaian Asta Cita.

Kelima, seluruh elemen pemerintahan—termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, dan Polri—diingatkan untuk memperkuat persatuan dan mengikis ego sektoral yang dapat merusak kohesivitas tatanan negara dan menghambat tercapainya kesejahteraan nasional.

Keenam, Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk terus merawat persatuan melalui dakwah, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, serta memperkuat kolaborasi lintas organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di Indonesia.

Membahas poin-poin tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan bahwa meski persatuan bangsa secara normatif telah selesai dibentuk sejak era kemerdekaan, tantangan dalam kehidupan berbangsa tetap harus diantisipasi secara bijak.

"Kebersamaan dan persatuan itu bukan hanya adaptif, tetapi juga kenyal terhadap masalah dan tantangan yang bisa menggerogoti," ujar Haedar.

Haedar juga mengingatkan bahwa hasrat politik yang tidak terkendali rawan memicu perpecahan. Oleh karena itu, Muhammadiyah mengimbau seluruh elite politik dan komponen bangsa untuk memahami batas dalam berkiprah demi menjaga keutuhan nasional.

"Ketika kebersamaan dan persatuan itu robek, apalagi retak dan pecah belah, merajutnya kembali itu susah," tegas Haedar.

Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif agar pertarungan kepentingan tidak dilanjutkan secara berlarut-larut hingga merusak ikatan kebangsaan.

"Kalau sudah cukup, ya cukup," pungkasnya.