Muktamar Ke-49 Muhammadiyah Resmi Digelar di Medan pada November 2027
BATURMU.COM, PALU — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memastikan perhelatan Muktamar ke-49 Muhammadiyah akan dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara, pada 18–21 November 2027 mendatang.
Kepastian jadwal dan lokasi ajang tertinggi persyarikatan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, saat menyampaikan Pidato Iftitah pada pembukaan Tanwir Muhammadiyah di Palu, Kamis (13/11).
Haedar menegaskan bahwa penetapan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar ke-49 sudah bersifat final. Ia juga menjelaskan bahwa sesuai tradisi persyarikatan, pelaksanaan muktamar di Pulau Sumatra akan diikuti oleh penyelenggaraan di pulau lain pada periode berikutnya.
Selain mengumumkan jadwal muktamar, agenda Tanwir juga dimanfaatkan untuk merumuskan sejumlah materi strategis menuju Muktamar ke-49, salah satunya pembaruan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Muhammadiyah.
Revisi AD/ART tersebut dipandang krusial untuk memperkuat peran Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di mancanegara. Menurut Haedar, kondisi sekitar 30 PCIM yang tersebar di berbagai negara saat ini masih fluktuatif, terutama terkait dinamika organisasi serta kepastian legalitas hukum di masing-masing negara.
“Karena beragam, dari 30 itu tidak semua hidup. Yang hidup itu di beberapa negara saja, yang sudah ada badan hukumnya, apalagi sudah ada amal, misalnya seperti Australia dan Malaysia,” jelas Haedar.
Di samping penguatan PCIM, pembahasan AD/ART juga menyasar jumlah komposisi anggota PP Muhammadiyah. Haedar menilai angka 13 anggota pimpinan bukanlah batasan yang bersifat mutlak. Pembentukan struktur kepemimpinan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kualitas kualifikasi, sebab penambahan jumlah pengurus tidak otomatis menjamin meningkatnya keaktifan menjalankan tugas organisasi.
Dalam kesempatan yang sama, Haedar mengingatkan agar penentuan jajaran kepemimpinan tingkat pusat tidak didasarkan atas representasi wilayah. Kebijakan berbasis keterwakilan daerah dikhawatirkan dapat memicu tumbuhnya sekat-sekat provinsial dan sektoral di dalam persyarikatan.
“Justru kalau kita mulai representasi wilayah, nanti jadi provinsial, jadi sektoral. Mohon untuk tidak masuk ke area itu, sempit nanti,” tegas Haedar.