Hukum Merayakan Milad Muhammadiyah, Syiar atau Seremoni?

Setiap tanggal 18 November, Muhammadiyah merayakan hari kelahirannya melalui pengajian, bakti sosial, pentas seni, dan berbagai kegiatan lainnya. Di tengah tradisi tersebut, pertanyaan tentang hukum merayakan milad kembali muncul.
Apakah perayaan ulang tahun organisasi termasuk bidah atau justru perkara muamalah yang diperbolehkan?
Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menjelaskan bahwa peringatan hari lahir, baik Nabi Muhammad Saw maupun organisasi, merupakan persoalan ijtihadiyah. Tidak terdapat dalil khusus yang memerintahkan ataupun melarangnya. Karena itu, hukumnya dikembalikan kepada prinsip umum syariat dan pertimbangan kemaslahatan.
Salah satu landasannya adalah firman Allah Swt:
وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran [3]: 104)
Dalam Tanya Jawab Agama, Tarjih menjelaskan bahwa peringatan milad dapat menjadi sarana menyeru kepada kebaikan dan meningkatkan keimanan. Sebaliknya, apabila mengandung kemusyrikan, kemaksiatan, atau kemudaratan, hukumnya dapat berubah menjadi terlarang.
Dalam Fatwa Tarjih tentang Hukum Merayakan HUT Republik Indonesia tahun 2018, perayaan ulang tahun dikategorikan sebagai muamalah, bukan ibadah mahdhah. Karena itu, berlaku kaidah:
الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ
“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh.”
Artinya, perayaan milad tidak membutuhkan dalil khusus yang memerintahkannya, selama kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat. Pengajian, seminar, kegiatan sosial, maupun refleksi sejarah organisasi dapat diselenggarakan sebagai sarana dakwah dan kemaslahatan.
Tarjih juga mengingatkan agar perayaan tidak berlebihan, mengandung kemaksiatan, atau dianggap sebagai kewajiban agama. Milad merupakan tradisi organisasi, bukan ritual yang harus dilaksanakan setiap tahun.
Tarjih memandang potong tumpeng sebagai tradisi budaya yang hukumnya boleh selama tidak mengandung unsur yang dilarang agama. Kaidahnya:
الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ
“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh.”
Namun, tumpeng tidak boleh dianggap sebagai bagian wajib dari perayaan milad. Adapun meniup lilin tidak dianjurkan karena dinilai tidak memiliki tuntunan dalam ajaran Islam.
Dalam Tanya Jawab Agama edisi 2023, Tarjih menilai perayaan milad Muhammadiyah sebagai kegiatan makruf karena bertujuan memperluas syiar Islam, meningkatkan keimanan, mengenang perjuangan pendiri, memperkuat kecintaan terhadap persyarikatan, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, merayakan milad Muhammadiyah hukumnya boleh. Yang perlu diperhatikan bukan semata-mata bentuk perayaannya, melainkan tujuan dan isi kegiatan tersebut.
Milad seharusnya menjadi momentum mengevaluasi perjalanan persyarikatan dan memperkuat pengabdian kepada umat. Perayaan yang baik bukanlah yang paling meriah, melainkan yang paling besar manfaatnya bagi masyarakat.
