Hukum Jadi Buzzer Menurut Fikih Informasi Muhammadiyah: Haram Jika Menyebar Hoaks dan Fitnah

BATURMU.COM, JAKARTA — Pesatnya perkembangan media sosial turut memicu lahirnya beragam bentuk pekerjaan baru, salah satunya adalah buzzer. Seseorang atau kelompok kerap disewa untuk menyebar pesan tertentu agar menarik perhatian publik, mulai dari promosi produk, pembentukan citra tokoh, hingga pengondisian opini mengenai isu sosial, politik, dan keagamaan.

Lantas, bagaimana pandangan Islam mengenai profesi buzzer serta status imbalan yang diterima dari aktivitas tersebut? Jawaban atas persoalan keagamaan kontemporer ini dapat ditelusuri melalui ChatHPT, layanan kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Majelis Pustaka dan Informasi bersama Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Melalui penelusuran ChatHPT terhadap dokumen-dokumen Tarjih, rujukan utama mengenai persoalan ini tertuang dalam risalah Fikih Informasi. Risalah tersebut merupakan hasil keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX di Makassar pada tahun 2018 yang ditanfidzkan pada 2025.

Dalam Fikih Informasi, dijelaskan secara eksplisit bahwa aktivitas buzzer yang menjadikan penyebaran informasi bohong (hoaks), gibah, fitnah, adu domba (namimah), perundungan, pembongkaran aib, serta gosip sebagai mata pencaharian untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun nonekonomi hukumnya adalah haram.

Ketentuan hukum haram ini tidak hanya berlaku bagi pelaku penyebar informasi, tetapi juga menjerat pihak-pihak yang memberi perintah, mendukung, memfasilitasi, serta memanfaatkan jasa buzzer bermasalah tersebut.

Dengan demikian, titik berat keharaman profesi ini terletak pada muatan informasi dan dampak pesan yang disebarkan. Menerima imbalan atau upah pada dasarnya tidak serta-merta diharamkan. Namun, pekerjaan tersebut menjadi haram ketika kebohongan, fitnah, dan tindakan yang merugikan masyarakat dijadikan sebagai sumber penghasilan.

Pada mulanya, keberadaan buzzer dikenal sebagai bagian dari strategi pemasaran produk atau jasa. Namun, profesi ini berkembang luas ke ranah politik, ekonomi, hingga agama. Dalam praktiknya, sebagian buzzer bekerja secara terorganisir untuk memanipulasi opini publik sekaligus menyerang karakter pihak yang dianggap lawan.

Praktik semacam ini dinilai sangat membahayakan kemaslahatan umum karena informasi dimanfaatkan sebagai alat untuk merusak reputasi, memecah belah masyarakat, dan menciptakan permusuhan.

Islam secara tegas menempatkan kejujuran sebagai pilar utama dalam setiap aktivitas umatnya, termasuk saat berkomunikasi di media sosial. Prinsip kejujuran ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar.” (QS. At-Taubah [9]: 119)

Ayat tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam Fikih Informasi. Setiap muslim dituntut untuk menjaga kebenaran informasi yang disampaikan dan dilarang keras memanipulasi fakta demi memburu keuntungan pribadi maupun kelompok. Tindakan agitasi dan provokasi yang memancing kegaduhan sosial juga dinilai bertentangan dengan ajaran agama.

Mengenai status uang atau upah yang diperoleh dari pekerjaan buzzer yang menyebarkan kebohongan dan fitnah, risalah Tanya Jawab Agama 2026 Edisi 16 menjelaskan sebuah kaidah fikih yang relevan:

مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُهُ

“Sesuatu yang haram untuk diambil, haram pula untuk diberikan.”

Kaidah ini menegaskan bahwa upah yang halal hanya berasal dari pekerjaan baik yang membawa kemaslahatan sosial. Sebaliknya, penghasilan yang diperoleh dari aktivitas yang mengakibatkan kerugian, kerusakan, dan kebinasaan masyarakat berstatus haram. Alasan sekadar menjalankan pesanan atau menerima imbalan atas jasa tidak dapat membenarkan penghasilan dari pekerjaan yang merusak tersebut.