Dorong Kemandirian Ekonomi, Muhammadiyah Perlu Perkuat Gerakan Hingga Akar Rumput
BATURMU.COM, JAKARTA — Pilar ekonomi Muhammadiyah dinilai masih perlu dioptimalkan, terutama di tingkat akar rumput. Meski menjadi salah satu instrumen penting dalam menopang dakwah persyarikatan, pergerakan ekonomi pada level cabang dan ranting dinilai masih menghadapi sejumlah keterbatasan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jakarta Timur, Muhammad Nur Rianto Al Arif, dalam Pengajian Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang digelar di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.
Menurut Nur, salah satu faktor utama yang menyebabkan terbatasnya pergerakan ekonomi ini adalah minimnya keterwakilan figur pengusaha dalam struktur kepemimpinan. Akibatnya, jajaran pimpinan kerap merasa ragu atau tidak siap saat mengeksekusi peluang bisnis bernilai strategis.
"Padahal sebenarnya, ketika banyak peluang-peluang besar ya bisa kita lakukan, tapi kita merasa tidak siap," ujar Nur.
Selain keterbatasan figur wirausaha, keterlibatan Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) juga dinilai belum maksimal. Meskipun persyarikatan memiliki ribuan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) sebagai aset modal, warga di tingkat akar rumput kerap kali hanya menjadi objek alih-alih pelaku utama.
"Kita membuat konsep segala macam, tetapi ketika turun ke akar rumput, nah ini PR-nya," lanjutnya.
Nur mencontohkan keberadaan berbagai unit AUM yang bergerak di industri Air Minum dalam Kemasan (AMDK). Banyaknya unit usaha sejenis yang berjalan sendiri-sendiri dan menyasar pasar internal di ranting maupun cabang justru kerap memicu kebingungan warga terkait kontribusi baliknya bagi kemajuan organisasi.
Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan cabang dan ranting pada pendanaan dari AUM bidang pendidikan. Pola pikir yang terbangun saat mendirikan AUM masih terbatas pada pembangunan fasilitas fisik seperti sekolah, masjid, atau panti asuhan. Fasilitas tersebut kerap berposisi sebagai pusat biaya alih-alih penghasil surplus ekonomi.
Dampak dari minimnya kemandirian finansial ini langsung dirasakan pada kegiatan operasional dakwah di tingkat bawah, seperti besarnya beban biaya yang dibutuhkan saat menyelenggarakan pelatihan mubaligh.
Sebagai langkah konkret, Nur mendorong agar pengelolaan aset wakaf tidak hanya difokuskan pada kegiatan sosial belaka, tetapi mulai diarahkan pada sektor-sektor ekonomi yang produktif.
"Ketika kita bicara gerakan ekonomi berkemajuan, maka kita harus benar-benar bicara komprehensif, bicara bahwa akar rumput pun juga harus bergerak," pungkas Nur.